Menteri HAM Soroti Proyek Alun-alun Demokrasi DPR yang Mandek, Minta Evaluasi Anggaran
Berita Polewali — Menteri HAM Soroti Proyek Yasonna Laoly, angkat bicara soal proyek Alun-alun Demokrasi yang dibangun DPR namun hingga kini belum selesai. Proyek yang semula dijanjikan sebagai ruang publik dan simbol keterbukaan parlemen itu kini justru mangkrak di tengah jalan.
Jangan sampai proyek ini hanya jadi monumen kosong. Jika ingin bicara demokrasi, harus dimulai dari transparansi anggaran dan keseriusan pelaksanaan,” tegas Yasonna.
Pernyataan tersebut dilontarkan dalam forum publik bertema “Demokrasi Substantif dan Partisipasi Rakyat” yang digelar di Universitas Indonesia.
Alun-alun Demokrasi Mangkrak, Menteri HAM Tegaskan: Citra DPR Dipertaruhkan
Sorotan tajam dari Menteri Hukum dan HAM terhadap proyek Alun-alun Demokrasi DPR menambah tekanan publik terhadap lembaga legislatif tersebut. Menurut Yasonna, gagalnya penyelesaian proyek ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga menyangkut citra dan komitmen DPR terhadap nilai-nilai demokrasi.
Rakyat menilai lewat tindakan, bukan slogan,” ujar Yasonna.
Ia mendesak DPR dan Sekretariat Jenderal DPR untuk melakukan audit keterbukaan informasi dan menjelaskan kendala yang terjadi secara terbuka kepada publik.
Baca Juga: 142 Negara Mendukung Penuh Resolusi Palestina Merdeka, Hanya 10 Negara yang Menolak Termasuk AS
Dibiayai Uang Rakyat, Alun-alun Demokrasi DPR Mangkrak, Menteri HAM: Jangan Ada yang Ditutup-tutupi
Proyek Alun-alun Demokrasi disebut menelan anggaran puluhan miliar rupiah namun realisasi fisiknya baru mencapai sekitar 40%. Menteri HAM meminta ada audit terbuka untuk menghindari spekulasi penyalahgunaan dana.
Kalau proyek dengan embel-embel ‘demokrasi’ saja tidak transparan, bagaimana publik bisa percaya?” ujarnya.
KPK dan BPK juga diminta untuk ikut menelusuri aliran anggaran proyek tersebut.
Alun-alun Demokrasi? Yang Ada Justru Alun-alun Mangkrak! Menteri HAM: Ini Simbol Kemunafikan Politik
Proyek Alun-alun Demokrasi DPR yang diharapkan menjadi ruang inklusif bagi rakyat, kini berubah jadi lahan kosong tak terurus di kompleks parlemen. Aktivis menyebut proyek ini sebagai “simbol kemunafikan politik”, sementara Menteri HAM menegaskan bahwa kegagalan proyek ini justru mencederai kepercayaan publik.
Kalau tidak bisa selesaikan proyek sederhana seperti ini, bagaimana mau memfasilitasi demokrasi?” tegas Yasonna.
Beberapa aktivis bahkan menyerukan agar lahan tersebut diserahkan ke publik untuk dijadikan taman rakyat tanpa embel-embel politik.
Menteri HAM Soroti Proyek Alun-alun Demokrasi Harusnya Jadi Sarana Edukasi, Bukan Sekadar Tugu
Menurut Menteri Yasonna, alih-alih menjadi tugu estetika, proyek Alun-alun Demokrasi seharusnya digunakan sebagai ruang edukasi politik bagi generasi muda. Ia menyarankan agar konsepnya diperbaiki agar memuat elemen pendidikan, sejarah parlemen, dan partisipasi digital.
ika tidak dirancang untuk mendekatkan DPR dengan rakyat, maka proyek ini gagal secara ideologis,” ucapnya.
Ia juga mendorong keterlibatan kampus dan organisasi masyarakat sipil dalam revitalisasi proyek tersebut.
Netizen Sindir Proyek ‘Alun-alun Demokrasi’ DPR yang Mangkrak, Menteri HAM Ikut Bersuarakan Kekesalan
Media sosial ramai dengan kritik terhadap proyek Alun-alun Demokrasi DPR. Netizen menyebut proyek tersebut sebagai “alun-alun pencitraan”. Sorotan dari Menteri HAM menjadi angin segar bagi publik yang merasa kecewa.
Pak Menteri akhirnya bicara. Jangan biarkan uang rakyat menguap begitu saja,” tulis salah satu pengguna.
Alun-alun Demokrasi DPR: Sebuah Ide Bagus yang Gagal Dipertanggungjawabkan
Gagasan awal proyek Alun-alun Demokrasi adalah mulia: membangun ruang publik terbuka yang menghubungkan rakyat dan wakilnya. Namun pelaksanaan yang tak selesai, kabur dari pengawasan publik, dan minim informasi justru merusak makna dari “demokrasi” itu sendiri.
