Pencalonan Agus Suparmanto Sebagai Calon Ketum PPP Dinilai Cacat Aturan, Sejumlah Kader Teriakkan Penolakan
Agen Berita Polewali – Pencalonan Agus Suparmanto Dinamika internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali memanas. Kali ini, gelombang penolakan muncul dari sejumlah kader terhadap pencalonan mantan Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto, sebagai bakal calon Ketua Umum PPP dalam muktamar mendatang. Mereka menyebut pencalonan tersebut tidak sah secara aturan organisasi dan tidak memenuhi syarat formal maupun substansial sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
Penolakan itu disuarakan oleh berbagai elemen internal PPP, mulai dari DPW di sejumlah daerah hingga tokoh senior partai. Mereka menilai proses pengajuan Agus sarat kepentingan elitis dan menabrak mekanisme kaderisasi yang selama ini dijunjung tinggi dalam partai berlambang Kabah tersebut.
Tak Penuhi Syarat Kepengurusan Aktif
Salah satu poin utama yang disoroti adalah status keanggotaan Agus Suparmanto yang dinilai belum memenuhi ketentuan untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum. Berdasarkan AD/ART PPP, seorang calon ketum harus aktif sebagai pengurus partai sekurang-kurangnya lima tahun secara terus-menerus, serta memiliki rekam jejak loyalitas dan kontribusi langsung terhadap pengembangan partai.
“Pak Agus memang pernah menjabat Menteri Perdagangan, tapi bukan atas nama PPP. Bahkan keterlibatannya dalam struktur partai tidak bisa dikategorikan aktif selama lima tahun. Ini melanggar ketentuan dasar,” ujar salah satu anggota Majelis Syariah PPP yang menolak disebutkan namanya.
Baca Juga: Potret Prabowo Ziarah ke Makam Kakek dan Neneknya di Belanda
Diduga Ditunggangi Kepentingan Politik Eksternal
Tak hanya soal aturan, sejumlah kader juga menilai pencalonan Agus Suparmanto sebagai upaya memasukkan figur luar yang tidak lahir dari kultur PPP. Beberapa bahkan menduga ada intervensi politik dari luar partai demi mengamankan agenda politik tertentu jelang Pilkada dan Pemilu 2029.
“Kami khawatir, ini bagian dari upaya kooptasi eksternal terhadap PPP. Partai ini lahir dari basis ideologi Islam dan perjuangan umat. Jangan sampai ketua umum hanya dijadikan alat transaksi kekuasaan,” tegas Ketua DPW PPP dari wilayah Jawa Tengah.
Kader Muda: PPP Butuh Pembaruan, Bukan Figur Titipan
Sementara itu, kelompok kader muda PPP menyuarakan keprihatinan mereka atas dinamika ini. Mereka menilai pencalonan figur non-kader seperti Agus justru menjadi penghambat regenerasi internal yang sehat.
“PPP sedang dalam masa kritis. Kita harus bangkit dengan kepemimpinan yang lahir dari kader tulen, bukan dari luar yang belum memahami kultur partai. Pembaruan harus dari dalam, bukan lewat figur titipan,” kata Nurhadi, perwakilan organisasi sayap pemuda PPP.
Pencalonan Agus Suparmanto Desakan Peninjauan Ulang dan Verifikasi Ketat
Sebagai respons atas kegaduhan ini, sejumlah pihak mendesak panitia muktamar untuk melakukan verifikasi ketat terhadap seluruh calon ketua umum, termasuk mengevaluasi ulang pencalonan Agus Suparmanto.
Majelis Kehormatan Partai diminta turun tangan agar proses seleksi tetap berjalan sesuai koridor AD/ART, serta mencegah munculnya celah hukum yang bisa digugat di kemudian hari.
“Kami tidak menolak individu, tapi kami menolak proses yang tidak sesuai konstitusi partai. Jika aturan dilanggar, maka legitimasi pemimpin akan cacat sejak awal,” ujar salah satu anggota Majelis Pertimbangan PPP.
Belum Ada Tanggapan Resmi dari Agus Suparmanto
Hingga artikel ini ditulis, Agus Suparmanto belum memberikan pernyataan resmi terkait polemik ini. Namun tim pendukungnya membantah tudingan bahwa ia tidak memenuhi syarat.
Menurut mereka, Agus telah menjadi anggota PPP sejak lama, hanya tidak selalu tampil di ruang publik partai. Mereka juga menilai bahwa kontribusinya sebagai pejabat negara sudah seharusnya dihitung sebagai bagian dari pengabdian terhadap perjuangan politik nasional, termasuk PPP.
Kesimpulan: Pertarungan Internal Menuju Muktamar Panas
Muktamar PPP yang semula diproyeksikan sebagai ajang konsolidasi, kini berubah menjadi arena tarik-menarik kepentingan yang memanas.
